Digital clock - DWR

Kamis, 02 Januari 2014

SISTEM PEMILIHAN UMUM



Sistem Pemilihan Umum

Pemilihan Umum

Pemilihan Umum atau yang sering kita dengar dengan sebutan pemilu adalah partisipasi masyarakat secara langsung sebagai proses demokrasi dan pemilihan wakil rakyat yang akan memimpin mereka. Dengan adanya pemilu secara langsung berarti masyarakat ikut menentukan siapa yang berhak memimpin dan menyuarakan aspirasi mereka kepada parlemen dalam pemerintahan, atau lebih jelasnya seperti yang dikatakan oleh Ramlan Surbakti bahwa salah satu fungsi pemilihan umum adalah mengatur prosedur seseorang untuk dipilih menjadi anggota badan perwakilan rakyat atau menjadi kepala pemerintahan, Pemilihan Umum menjadi salah satu kunci demokratisasi dalam sebuah Negara. Masyarakat diberikan kebebasan untuk berperan serta aktif menentukan pilihan pemimpin yang layak menjadi kepala pemerintahan. Partisipasi dan kontestasi terlihat jelas dalam pemilihan umum, partisipasi dilakukan oleh masyarakat yang berperan langsung dalam proses pemilu dan kontestasi oleh dilakukan calon yang bersaing dalam kursi pemerintahan. Kontestasi dan Partisipasi inilah yang menurut Samuel P Huntington menjadi salah satu pilar kekuatan demokrasi.

Sistem Pemilihan Umum

Terdapat banyak system Pemilihan Umum yang dilakukan oleh berbagai Negara, namun secara garis besar sistem pemilu dibagi menjadi dua, yaitu sistem Distrik (Single-Member Constituency) dan Proporsional (Multy-Member Constituency). Sistem Pemilu Distrik (Single Member Constituency) adalah sistem pemilihan umum dimana satu orang dipilih mewakili satu distrik/wilayah dengan mengambil perolehan suara mayoritas dalam wilayah tersebut. Sistem Distrik disesuaikan dengan letak geografis, karena Distrik sendiri memiliki makna bagian wilayah kecil.

Sistem pemilu distrik tidak mempermasalahkan jumlah kuota suara pemilih dalam sebuah wilayah Bedanya dengan Proporsional, sistem proporsional membagi kuota pemilihan berdasarkan suara pemilih dan berimbang dengan kursi yang diperoleh.

Sistem Distrik hanya memberikan satu kursi di parlemen mewakili satu daerah kecil untuk satu orang calon pilihan pemenang suara mayoritas. 

Apabila dalam suatu wilayah Distrik terdapat tiga kontestan yang memperebutkan kursi diparlemen, maka yang berhak mendapatkannya adalah kontestan yang mendapatkan perolehan suara terbanyak, dan kedua kontestan lainya yang mendapatkan perolehan suara dibawahnya walaupun selisih hanya sedikit suara dianggap hilang serta tidak dapat sedikitpun menambah perolehan suara partai mereka dalam distrik/wilayah yang lain. Apabila dalam suatu wilayah besar semisal provinsi terdapat sepuluh distrik, berarti ada sepuluh kursi yang diperebutkan, bila dalam wilayah besar tersebut terdapat salah satu partai pemenang yang memenangkan lebih dari setengah distrik, atau enam distrik, maka secara keseluruhan wilayah besar tersebut dimenangkan oleh partai pemenang mayoritas suara, dan partai akan mengirimkan satu orang perwakilannya untuk mewakili satu provinsi ke dalam parlemen untuk menjadi gubernur provinsi.

Sistem Distrik biasanya menghasilkan partai-partai besar dengan jumlah yang sedikit, ini diakibatkan karena sekali waktu sebuah partai bisa mendapatkan posisi over-represented (selalu memiliki perolehan suara mayoritas dan memiliki kekuasaan partai di parlemen) dan yang dibawahnya selalu under-represented (menjadi partai dengan suara terkecil dan sedikit sekali mendapatkan suara atau kursi dalam parlemen). 


Konstituen partai kecil biasanya akan beralih pada partai besar karena posisi partai dalam parlemen, masyarakat pemilih tidak akan memilih partai yang jelas kalah, karena aspirasi mereka tidak akan sampai pada parlemen. Maka condonglah mereka pada partai yang selalu over represented, yang sudah jelas akan menang dan menyampaikan aspirasi konstituen kepada parlemen.

V.O Key mengemukakan pendapatnya tentang pengaruh sistem distrik dalam sistem kepartaian sebagai berikut :

Dalam Sistem pemilihan Distrik hanya ada dua partai yang mampu bersaing untuk memperoleh kemenangan; partai ketiga hamper selalu ditakdirkan untuk kalah. Kecuali partai tersebut dapat menyerap anggota-anggota dari partai utama, yang demikian berarti menjadi salah satu dari partai utama itu sendiri. 

Partai-partai tidak mampu berkembang dalam suasana kepastian akan kekalahan. Proses yang demikian itu cenderung akan menggerakkan anggota-anggota partai minoritas untuk berpindah pada partai mayoritas. Oleh karena itu, sistem pemilu distrik cenderung akan menimbulkan sistem dwi-partai.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa suara partai minoritas tidak akan bertahan terhadap sistem pemilu distrik, dan akan menimbulkan pe-reduksian terhadap partai-partai dan kepentingan minoritas itu sendiri. Sehingga dalam sistem ini suara terbanyaklah yang akan menjadi kebijakan yang dihasilkan oleh parlemen, sedangkan suara minoritas hanya akan menjadi tumbal dari kekuatan mayoritas. Didalam masyarakat yang Plural dengan berbagai etnis, agama, suku, ras dan adat serta budaya seperti Indonesia, sistem ini dikhawatirkan akan mencederai kekuatan demokrasi di Indonesia dikarenakan pluralitas itu sendiri.

Sistem pemilu Proporsional adalah sistem pemilihan umum dengan cara pemungutan suara berimbang, jika dalam sistem distrik disesuaikan terhadap letak geografis wilayah, maka proporsional disesuaikan dengan jumlah suara berimbang dengan perbandingan tertentu, jadi dalam sebuah wilayah bisa jadi tidak hanya ada satu kursi yang diperebutkan, karena disesuaikan jumlah pemilih didalamnya.

Sistem ini menjamin kekuatan partai minoritas, karena setiap perolehan suara partai disesuaikan pada prosentase suara. Misalnya apabila dalam sebuah wilayah besar terdapat 100.000 pemilih dan terdapat 10 kursi yang diperebutkan, kemudian dalam wilayah ini ada 4 partai yang bersaing, yaitu partai A,B,C, dan D. hasil pemungutan suara setelah dilakukan dalam pemilu menyatakan partai A memperoleh 40% suara, partai B memperoleh 20% suara, partai C memperoleh 10% suara, dan partai D memperoleh 30% suara, maka perolehan kursi yang didapatkan akan berimbang, yaitu partai A mendapat 4 kursi, Partai B mendapatkan 2 kursi, partai C mendapatkan 1 kursi dan partai D akan mendapatkan 3 kursi di dalam parlemen.

Dari permisalan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pemilu proporsional memberi dampak timbulnya partai-partai baru yang mewakili suara minoritas. Dalam Negara demokrasi yang memiliki berbagai macam suku dan budaya serta agama, maka sistem ini akan menguntungkan minoritas, dan akan memperkuat pluralisme yang ada di Indonesia, karena hasil dari sistem ini adalah adanya partai partai baru yang mewakili suara minoritas. Biasanya sistem ini dipergunakan dalam Negara yang memiliki sistem multipartai.

Sistem pemilihan umum yang diterapkan di Indonesia adalah sistem Proporsional semi sistem distrik. Hal ini dapat terlihat dalam pemilihan umum Indonesia pada tahun 2004 hingga pemilu 2009. Penerapan ini dikarenakan kultur masyarakat majemuk serta pluralis dan kondisi perpolitikan Indonesia yang belum dewasa dalam menstabilisasikan perpolitikan nasional.

Pada Pemilihan Umum, Indonesia menerapkan sistem distrik untuk pemilihan anggota Legislative Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dimana dalam sistem Distrik ini tiap provinsi memiliki beberapa kursi yang diperebutkan oleh calon legislator, tidak seperti di sistem proporsional, suara yang kalah dalam pemilihan tidak dapat dialihkan ke calon legislator yang lain walaupun dari partai yang sama.

Penerapan Proporsional pada pemilihan Legislative Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilh dapat memilih wakilnya tanpa harus langsung memilih calon Legislatornya tetapi dapat memlalui partainya, dan calon yang berada di urutan teratas berpeluang besar untuk mendapatkan suara dari partai terpilih oleh pemilih.

Sistem Semi proporsional ini adalah Sistem yang mengonversi suara menjadi kursi dengan hasil yang berada di antara sistem pemilihan proporsional dengan mayoritarian dari sistem plural-majorit. Dan sistem Semi proporsional ini adalah gabungan atau kombinasi antar varian-varian Sistem Distrik dan Sistem Proporsional.

Sistem semi Proporsional juga memiliki sistem yang mengkombinasikan varian dari sistem Distrik dan Sistem Proporsional, seperti sistem Parallel (Parallel System), Limited Vote, dan Single Non-Transferable.

Sistem Parallel (Parallel System) ialah system yang menggunakan daftar-daftar calon seperti pada sistem representasi proporsional yang digabungkan dengan sistem distrik plural-majority.

Sistem Limited Vote, sistem campuran antara sistem pemilihan single non-transferable vote dengan sistem pemilihan Block Vote, karena menyertakan distrik wakil majemuk dan calon legislatif. Sistem pemilihan single non-transferable vote. Setiap pemilih punya 1 suara, tetapi ada lebih 1 kursi yang harus diisi dalam setiap distrik. Jadi calon legislatif dan partai dengan suara terbanyaklah yang mengisi posisi legislatif.

Kedua macam sistem pemilihan umum di atas dirancang secara seksama untuk memenuhi kondisi sosio-politik suatu negara, makanya setiap sistem pemilihan umum yang dikonstruksi oleh suatu negara seharusnya berorentasi untuk mengembangkan kebermaknaan politik, bukan berorentasi pada kepentingan atas pemenuhan pertahanan status-quo. Dari kedua sistem di atas sama-sama mempunyai keuntungan dan kelemahan. pertama sistem distrik sedikitnya punya enam keuntungan.



1. Integrasi parpol karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu.
 

2. Fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk partai baru dapat dibendung; malahan sistem ini bisa mendorong ke arah penyederhanaan partai secara alami tanpa paksaan. Sistem ini di Inggris dan Amerika menunjang bertahannya sistem dwi partai.
 

3. Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh komunitasnya, sehingga hubungan dengan konstituen lebih erat.
 

4. Bagi partai besar sistem ini menguntungkan karena melalui distortion effect dapat meraih suara dari pemilih-pemilih lain, sehingga memperoleh kedudukan mayoritas. Dengan demikian partai pemenang sedikit banyak dapat mengendalikan parlemen.

5. Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen, sehingga tidak perlu diadakan koalisi dengan partai lain. Hal ini mendukung stabilitas nasional.

6. Sistem ini sederhana dan murah untuk diselenggarakan. 

Sistem distrik ini juga mempunyai kelemahan diantaranya sebagai berikut :

1. Sistem ini kurang memperhatikan kepentingan partai-partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika golongan-golongan ini terpencar dalam berbagai distrik.

2. Kurang representatif dalam arti bahwa partai yang calonnya kalah dalam suatu distrik kehilangan suara yang telah mendukungnya.
 

3. Kurang efektif dalam masyarakat yang plural karena terbagi dalam kelompok etnis, religius dan tribal, sehingga menimbulkan anggapan bahwa suatu kebudayaan nasional yang terpadu sacara ideologis dan etnis mungkin merupakan prasyarat bagi suksesnya sistem ini.

4. Ada kemungkinan si wakil cenderung untuk lebih memperhatikan kepentingan distrik serta warga distriknya, daripada kepentingan nasional.
 

Sedangkan keuntungan dari sistem proporsional sediktinya ada dua, diantaranya :

1. Representatif, karena jumlah kursi partai dalam parlemen sesuai dengan jumlah suara masyarakat yang diperoleh dalam pemilu.

2. Demokratis, lebih egaliter karena praktis tanpa adanya distorsi yaitu kesenjangan antara suara nasional dan jumlah kursi dalam parlemen, tanpa suara yang hilang atau wasted.
 

Kelemahan dari sistem proporsional itu sendari adalah 
Kurang mendorong partai-partai untuk berintegrasi atau bekerja sama satu sama lain dan memanfaatkan persamaan-persamaan yang ada, tetapi sebaliknya, cenderung mempertajam perbedaan-perbedaan. Sistem ini umumnya dianggap berakibat menambah jumlah partai. 
Terjadi fragmentasi partai. Jika timbul konflik dalam suatu partai, anggotanya cenderung memisahkan diri dan mendirikan partai baru, dengan perhitungan bahwa ada peluang bagi partai baru itu untuk memeroleh kursi dalam parlemen melalui pemilu. Jadi kurang menggalang kekompakan dalam tubuh partai. 


Sabtu, 02 November 2013

MENGENAL PLATO





Siapakah Plato  … ?

Plato adalah salah satu filsuf atau pemikir yang hidup pada masa Yunani kuno tepatnya pada periode kemerosotan kerajaan Athena yang merupakan salah satu kerajaan terbesar pada saat itu, tempat dan tahun kelahiran plato yang sesungguhnya tidak diketahui dengan pasti, ada yang mengatakan plato lahir di Athena, ada juga yang mengatakan ia lahir di pulau Aegina. Demikian juga dengan tahun kelahirannya ada yang mengatakan ia lahir 428 sm, ada juga yang mengatakan ia lahir 427 sm. Yang pasti ialah, plato lahir dalam keluarga Aristokrat Athena yang turun temurun memiliki peranan yang sangat penting dalam percaturan politik di Athena. Ayahnya bernama Ariston, seorang bangsawan keturunan raja kodrus, raja terakhir Athena yang hidup sekitar 1068 sm yang sangat dikagumi oleh rakyatnya oleh karena kecakapan dan kebijaksanaannya dalam memerintah Athena. Ibunya bernama periktione keturunan solon, tokoh legendaries dan negarawan agung Athena yang hidup sekitar seratus tahun lebih awal dari periktione. Ketika Plato masih kecil ayahnya meninggal kemudian ibunya menikah lagi dengan paman plato yang bernama Pyrilampes, yang merupakan salah satu tokoh yang paling di segani di Athena karena dia adalah seorang politikus yang dekat dengan pericles, pemimpin dan negarawan besar Athena yang baru saja meninggal ( 427 sm ), plato di besarkan dan dididik oleh pyrilampes.

Nama plato yang sebenarnya adalah Aristokles, karena dahi dan bahunya yang amat lebar, ia memperoleh julukan “Plato” dari seorang pelatih senamnya, dalam bahasa yunani sendiri Plato berarti  lebar atau kelebarannya, dengan demikian nama Plato berati si lebar yang julukan tersebut begitu cepat populer dan jadi panggilan sehari – hari, bahkan kemudian menjadi nama resmi yang di abadikannya lewat seluruh karyanya.

Banyak Karya yang di hasilkan oleh plato selama hidupnya  tapi mungkin karyanya yang sangat fenomenal adalah Republic” yang merupakan salah satu karya yang di tulis pada masa tuanya di dalam Republik plato banyak menyebut nama guru sekaligus teman terbaiknya yaitu secorates. Secorates sendiri merupakan salah satu tokoh pemikir yang sangat kritis pada saat itu dia menentang secara terang – terangan pemerintahan  Athena yang sewenang – wenang pada saat itu, bahkan dia menyebut dirinya sebagai seekor “lalat pengganggu” bagi Kaum tiran di dalam pemerintahan Athena pada saat itu, namun sayang perjuangan tidak berlangsung lama karena dia di tangkap dan di hukum mati oleh pemerintahan pada saat itu dengan tuduhan  secorates adalah seorang penjahat, yang merusak kaum muda dan tak percaya kepada dewa – dewa yang di imani oleh Negara, malahan sebaliknya percaya kepada soal – soal kerohaniaan yang baru. 

Pasca kematian secorates membuat dampak yang begitu mempengaruhi plato sehingga seolah – olah dia kehilangan segalanya. Ia kemudian mengambil sebuah kesimpulan bahwa sistem pemerintahan yang ada pada saat itu sangat buruk dan moralitas para penguasa amat bobrok, pemerintahan suatu Negara menurut plato akan menjadi baik dan mendatangkan kebahagiaan bagi manusia hanyalah apabila kekuasaan dalam Negara di serahkan kepada para filsuf atau cendikiawan  yang sering di sebut dengan istilah  Aristokrasi yaitu pemerintahan berada di bawah para filsuf dan cendikiawan.  

Disisi lain setelah meninggalnya secorates menjadi awal dari pengembaraan Plato yang cukup lama . mulai dari magara, kyerene,mesir dan untuk beberapa waktu mengembara ke di afrika utara kemudian ke Italia selatan sebelum akhirnya kembali ke Athena, Plato kemudian meninggal di Athena pada usia delapan puluh tahun dan selama hidupnya ia tidak pernah menikah.  

SUMBER : FILSAFAT POLITIK PLATO 

Selasa, 02 Juli 2013

Pemikiran Politik Al-Ghazali







IMAM al-Ghazali (m. 505/1111) Merupakan tokoh Islam yang amat dikagumi ramai termasuk juga di kalangan orang Barat. Banyak kajian di Barat menerima ketokohan Imam al-Ghazali dalam bidang pemikiran politik (Goldziher 1916; Sherwani 1935; Lambton 1954; Binder 1955; Watt 1965/66 Laoust 1970; Crone 1987; Hillenbrand 1988, 2004). Secara umumnya Imam al-Ghazali merupakan ulama Islam yang benar-benar mewakili semangat keseluruhan ajaran Islam sebagaimana didapati dalam bukunya Ihya’ ‘Ulum al-Din. 

Beliau pula menguasai pelbagai ilmu merangkumi ilmu-ilmu Islam dan ilmu asing termasuk bidang falsafah. Artikel ini membincangkan pemikiran politik Imam al-Ghazali menerusi karyanya Kitab al-Iqtisad fi al-I’tiqad (1998; trj. 2007). Seterusnya pemikiran politik al-Ghazali ini dikaitkan dengan perkembangan politik di Malaysia dalam bahagian kedua. Sudah semestinya pemikiran tokoh besar Islam ini relevan dengan dimensi politik tanah air terutama menjelang pilihanraya ke-13.

I. Pemikiran Politik Imam al-Ghazali dalam Kitab al-Iqtisad fi al-I’tiqad

Sebenarnya Kitab al-Iqtisad merupakan koleksi karya al-Ghazali dalam bidang akidah. Buku ini bertujuan untuk menjelaskan pegangan akidah ahlu Sunnah dan mempertahankannya daripada cabaran semasa.

Di dalamnya terkandung perbahasan tentang akidah Islam bermula dengan bab tauhid, kenabian dan hari akhirat. Sebelum itu Imam al-Ghazali memulakan dengan prakata menyentuh tentang isu epistemologi dan metodologi ilmu akidah. Al-Ghazali mengakhiri buku ini dengan bab kepimpinanan (imamah) dan bab tentang kelompok yang wajib dihukum sebagai kafir. Bab terakhir ini penulis telah kemukakan dalam artikel Dakwah keluaran Mac-April 2012.

Menurut al-Ghazali, bab kepimpinan (imamah) sebenarnya bukan masalah utama dalam bidang akidah. Ia sepatutnya berada dalam bidang fiqah. Secara umumnya ia sekarang dibawah disiplin siyasah shar’iyyah (politik berteraskan syariah) atau fiqah kepimpinan. Walaupun begitu al-Ghazali tetap memasukkan bab ini kerana ia sudah menjadi sebahagian tradisi kelimuan dalam bidang akidah. Ini ditambah sebagai usaha intelektual dalam menangkis dalam aliran golongan Syiah yang menjadikannya sebagai perbahasan akidah. 



Al-Ghazali memulakan bab ini dengan pengantar yang pendek. Menurutnya, kajian tentang kepimpinan sebenarnya berkait dengan fiqah dan bukannya dalam aspek perkara yang difahami melalui akal (ma’qulat) semata-mata. Menurut al-Ghazali, banyak berlaku perselisihan dalam perbahasan isu kepimpinan sehinggakan beliau berpendapat adalah lebih baik untuk mendalaminya. Ini kerana kerana kajian dalam bidang ini begitu rencam walaupun pengkaji menemui kebenaran sekalipun.  Ditambah apabila kesimpulanya adalah salah. Ini sebenarnya apa yang berlaku dalam bidang kajian sains politik sekarang. Selain itu isu kepimpinan banyak juga melibatkan unsur-unsur yang membawa kepada kefanatikan (ta’assubat).

Al-Ghazali meneliti tiga masalah dalam isu kepimpinan, yaitu :

(1) tanggungjawab untuk melantik imam dengan menyentuh kewajipan melantik pemimpin 

(2) kelayakan untuk menjadi pemimpin 

(3) penjelasan tentang kedudukan sahabat dan Khulafa Rasyidin.

Dalam masalah pertama, al-Ghazali melihat umat Islam mempunyai kewajipan untuk melantik pemimpin negara (imam, khalifah). Di sini, Imam al-Ghazali melihat asasnya bersumberkan kepada syariah dan bukan semata-mata akal. Ini kerana pelantikan pemimpin mempunyai kesan yang amat baik. Dengan adanya pemimpin, negara dan masyarakat mendapat manfaat. Mengabaikan tugas melantik pemimpin membawa keburukan. Al-Ghazali menyimpulkan bahawa masyarakat Islam tidak boleh menolak pemimpin kerana kebaikan dibawa. Mengabaikan pelantikan pemimpin membawa keburukan pada dunia dan agama itu sendiri. Seterusnya kewajipan melantik pemimpin bukan sekadar bersandar kepada ijmak ulamak semata-mata. Ini kerana ijmak ini ada asas syariah iaitu sunnah rasul sendiri. Dengan kata lain Rasulullah s.a.w berjuang untuk menegakkan pelaksanaan urusan agama. Manakala pelaksanaan urusan agama tidak dapat berjalan tanpa adanya pemimpin yang ditaati. Kesimpulan al-Ghazali ialah melantik pemimpin adalah wajib menurut syariah.

Al-Ghazali seterusnya menolak anggapan bahawa pelaksanaan ajaran agama dapat berjalan tanpa adanya pemimpin. Asas Imam al-Ghazali ialah pemimpin yang dilantik dan ditaati tadi akan melaksanakan peraturan dunia dengan sebaik mungkin sehingga peraturan agama mudah dilaksanakan. Dengan kata lain, tanpa pemimpin urusan dunia tidak dapat berjalan dan begitu juga urusan agama. di sini, al-Ghazali tidak melihat berlakunya konflik antara dunia dan agama. Beliau menolak tanggapan bahawa agama boleh berjalan bila kehidupan dunia ditolak atau diketepikan. Seterusnya al-Ghazali menerangkan maksud istilah “dunia” supaya tidak berlaku kekeliruan. Menurut al-Ghazali, istilah dunia yang pertama berkisar pada nikmat dan kesenangan yang berlebih-lebihan diperoleh manusia selain daripada keperluan asasi (hajat) dan darurat. Keduanya, istilah dunia itu merangkumi semua perkara yang diperlukan sebelum mati. Dengan sebab itu ada bentuk dunia yang bertentangan dengan agama dan ada bentuk dunia yang merupakan prasyarat kepada agama itu sendiri. Dengan kata lain tidak semua perkara duniawi termasuk pelantikan imam berlawanan dengan agama. Al-Ghazali menegaskan seseorang itu perlu faham betul-betul maksud dunia di sini.

Menurut al-Ghazali, peraturan agama bermula dengan asas ilmu dan ibadah. Ia tidak dapat dicapai kecuali dengan ada kesihatan jasmani, kelangsungan hidup dan kecukupan dalam keperluan asasi dan daruri termasuk pakaian, tempat tinggal, makanan dan keselamatan.